Foto : Ketua Ketua Pemuda desa Sagea dan Kiya
WEDA– Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) Halmahera Tengah, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana manajemen perusahaan yang akan melakukan efisiensi dan pengurangan Tenaga Kerja Indonesia secara bertahap mulai 15 Juli 2026.
PT. WBN sendiri telah mengeluarkan surat edaran manajemen mengenai penyesuaian komposisi pekerja dengan alasan penurunan aktivitas operasional akibat dampak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menyikapi persoalan itu, PUK SPSI Halmahera Tengah, bakal melakukan aksi protes yang direncanakan pada Selasa 21-juli-2026 mendatang.
Aksi turun ke jalan itu, mendapat dukungan penuh terhadap dua lembaga pemuda di desa Sagea dan Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Dukungan ini kami berikan atas dasar keprihatinan sikap perusahan PT.Weda Bay Nikel, yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawan kawasan weda bay project.
“Kami menilai keputusan pihak manajemen perusahaan PT.Weda Bay nikel, yang akan melakukan putusan hubugan kerja (PHK) massal terhadap karyawan tampa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarkat yang berada di lingkar tambang,” ujar Mardani Ketua Pemuda Sagea.
Ia mengatakan bahwa, ketika PHK massal di lakukan bukan hanya karyawan saja terkena dampaknya, tapi putusan tersebut juga berdampak pada ekonomi seperti kekosongan kos-kosan (indekos) di desa lingkar tambang.
Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab agar nasib para PHK massal tidak dilakukan oleh PT. WBN.
Kesempatan yang sama diungkapkan ketua Pemuda desa Kiya, Fadli Hasib, Masyarakat lingkar tambang memohon atas kebijakan pemerintah terkait ketidak pastian RAKB.
Hal ini menjadi masalah serius karna berdampak secara luas. Selain pemerintah, DPRD juga harus serius menyikapi masalah ini.
“Untuk itu, pemuda mendukung penuh aksi yg akan di lakukan keluarga besar FSP KEP SPSI,” tandasnya.
